Tanya Jawab

Jawaban siapa sajakah yang disebut sebagai aparat penegak hukum​

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanyaan: siapa sajakah yang disebut sebagai aparat penegak hukum​, maka kamu berada di tempat yang tepat.
Disini ada beberapa jawaban mengenai pertanyaan tersebut. Silakan baca lebih lanjut.

Pertanyaan

siapa sajakah yang disebut sebagai aparat penegak hukum​

Jawaban #1 untuk Pertanyaan: siapa sajakah yang disebut sebagai aparat penegak hukum​

Jawaban:

Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Penjelasan:

maaf klo salah

Jawaban #2 untuk Pertanyaan: siapa sajakah yang disebut sebagai aparat penegak hukum​

Jawaban:

1. Advocat

Didalam pasal 5 ayat 1 UU no. 18 tahun 2003 yang didalamnya menyatakan bahwa: “Advocat mempunyai status sebagai alat penegakan hukum yang bersifat bebas dan mandiri dimana dirinya mendapat jaminan penuh dari hukum serta perlindungan dari peraturan perundang undangan.

2. Lembaga kepolisian

Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2008 yang mengupas tentang kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: ” Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman , keselamatan, perlindungan , kedisiplinan, ketertiban. kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas.

3. Lembaga yang menangani Kejaksaan

Didalam UU no. 16 tahun 2004 yang didalamnya menyatkan bahwaa ” Kejaksaaan merupakan salah satu bagian terpenting dilembaga eksekutif yang selamanya akan tunduk padaa presiden, tetapi kejaksaan memiliki fungsi lain yaitu sebagai bagian dari lembaga yudikatif yang juga berkaitan dengan tindak pidana hukum dan kejahatan seseorang yang sedang dalam putusan pengadilan.

4. Lembaga yang menangani Kehakiman

Didalam pasal 1 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan dan kewenangan kehakiman, yaitu ” Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan dan kewenangan yang bersifat merdeka untuk menyelenggarakan sebuah peradilan.yang nantinya untuk penegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan UU dasar 1945.

Hakim tergantung dari adanya surat dakwaan yang telah disaahkan oleh poihak jaksa penuntgut umum yang berdasarkaan dengan adanya alat alat bukti (yang mencakup secara benda, secara kata kata atau rekaman suara, secara visual atau adanya rekaman CCTV, adanya saksi hidup dan lain lain sebagainya) dimana semua itu sudah disesuaikan dengaan ketentuan dari pasal 184 KUHP.

5. Satuan Polisi pamong praja

Didalam pasaal 1 angka 8 PP no.6 tahun 2010 yang menyatakan tentang satpol pamong praja, yaitu ” Satuan polisi pamong praja adalah sebuah perangkat dan perlindungan daerah dalam penegakkan perda dan berwenang dalam penyelenggarakan ketertiban, kedisiplinan umum , menciptakan rasa aman, damai dan tentram dalam masyarakat.

6. Mahkamah Konstitusi

Didalam pasal 2 UU no. 24 tahun 2003 yang mencakup adanya pernyataan tentang hak dan kewenangan dari lembaga mahkamah konstitusi sebagaimana kini telah diubah didalam UU no.8 tahun 2011 tentang perubahan atas UU n0. 24 tahun 2003 yaitu ” Mahkamah agung merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan serta kekuatan kehakiman yang bebas merdeka untuk keberhasilan pelaksanaan peradilan yang nantinya akan berguna untyk penegakan hukum dan keadilan negar republik Indonesia”.

7. Lembaga permasayarakatan atau LAPAS

Tentang kegiatan LAPAS yang berkaitaan dengan penegakan hukum telah diatur dengan jelas dalaam UU no. 12 tahun 1995 yang menyatakan bahwa sistenm yang ada dalam penjara kini telah mernjadi sistem pemasyarakaat guna mermperbaiki dan menjadikan para narapidana agar mendapatkan pengalaman dan kehidupan yanag lebih baik dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan kutipan dari pasal 1 angka 3 UU no. 12 tahun 1995 bahwa LA[PAS sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan berbagai macam pembinaan dan perbaikan moral serta prilaku para narapidana dan senmua yang termasuk anak didi lembaga pemasyarakatan.

8. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK

KPK dibentuk daan ditetapkan dalam UU no. 30 tahun 2002 yang membahas tentang hak daan kewenangan KPK dalaam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK diberi hak dan amanat yang tinggi yang berkaitan dengan kejahatan korupsi biasa atau pemberantasan korupsi tingkat tinggi yang dilakukan oleh para pejabat negara dan orang orang penting lainnya yang masih berhubungan dengan negara. KPK diberi keistimewaan dalam pelaksanaan tugasnya yaitu secara intensif, bebas dan mandiri, professional dan berkesinambungan sampai kasusnya selesai dipengadilan.

Penjelasan:

moga membantu

Sekian tanya-jawab mengenai siapa sajakah yang disebut sebagai aparat penegak hukum​, semoga dengan ini bisa membantu menyelesaikan masalah kamu.